SEJARAH

PENATAAN KEHIDUPAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Standar Kompetensi

      Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya orde baru.
Kompetensi Dasar

      Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.

      Indikator :

      Mendeskripsikan kehidupan ekonomi

Perkembangan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950.
Awal kemerdekaan RI kondisi dan keadaan ekonomi sangat kacau, inflasi yang besar, sumber inflasi disebabkan oleh :

      Beredarnya mata uang rupiah buatan penduduk Jepang secara tak terkendali

      Diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar

      Kas Negara kosong

      Pajak dan bea sangat berkurang, pengeluaran bertambah banyak

      Hasil produksi pertanian dan perkebunan tidak dapat diekspor Untuk mengatasi keadaan ekonomi

      Pinjaman nasional

      1946 dikeluarkan UU No.17 tahun 1946 tentang ORI

      melaksanakan konferensi ekonomi, hasilnya :

      Bahan makanan ditangani oleh badan pengawas makanan yang kemudian menjadi BPBM (Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan)

      Untuk meningkatkan produksi perkebunan-perkebunan diawasi secara langsung oleh pemerintah.

      Dibentuk badan perencanaan ekonomi.

      Menteri persediaan makanan rakyat, IJ. Kasimo membuat rencana produksi 5 tahun dikenal dengan Kasimo Plan isinya sebagai berikut :

E  Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

E  Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

E  Penanaman kembali tanah-tanah kosong

E  Pemindahan penduduk sebanyak 20 juta dari Jawa ke Sumatera dalam waktu 10-15 tahun

      Pelaksanaan program rekonstruksi dan rasionalisasi (RERA) angkatan perang guna mengurangi beban Negara di bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang dengan cara menyalurkan bekas prajurit ke bidang yang produktif.

      Mendorong para pengusaha swasta ikut dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mengaktifkan kembali persatuan tenaga ekonomi (PTE)

      Penggabungan perusahaan perindustrian dan perusahaan-perusahaan penting : pusat perusahaan tembakau Indonesia. Gabungan Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan lagi.

PENATAAN KEHIDUPAN EKONOMI

Di awal-awal kemerdekaan, perekonomian kita dalam keadaan yang sangat buruk. Hal itu dikarenakan oleh beberapa sebab, misalnya :

      Eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang baik fisik maupun sumber daya alam untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.

      Perjuangan kemerdekaan (revolusi fisik), menyebabkan masalah perekonomian kurang mendapat perhatian karena konsentrasi potensi bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, kecuali itu juga menyedot dana yang mestinya digunakan untuk perbaikan sarana maupun prasarana ekonomi, padahal kas negara kosong sementara pajak dan lain-lain tidak bisa masuk secara optimal.

      Blokade Ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, menyebabkan kita tidak bisa melakukan aktifitas perdagangan dengan luar negeri yang berbuntut pada merosotnya devisa.

      Masuknya Sekutu ke Indonesia yang diikuti dengan pemberlakuan mata uang NICA bulan Maret 1946 menambah kacaunya keadaan karena banyaknya mata uang yang beredar di wilayah Indonesia saat itu.

      Inflasi yang tinggi

      Disebabkan oleh peredaran mata uang rupiah yang tidak terkendali/diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar

      Kas negara kosong.

MEMPERBAIKI KEADAAN PEREKONOMIAN

E  Plan Kasimo

E  Gunting Syafrudin

E  Sistem Ekonomi Gerakan Benteng,

E  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

E  Sistem Ali Baba,

E  Nasionalisasi aset-aset Belanda,

E  Program pinjaman nasional jangka panjang yang dicetuskan oleh Mr. AA. Maramis sebagai Menteri Keuangan RI pada saat itu.

E  Konfrensi ekonomi.

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia Langkah tersebut didasari oleh kenyataan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan De Javasche Bank, pemerintah harus minta persetujuan dari pemerintah Belanda di Nederland, sesuatu yang mustahil mudah diperoleh.

Oleh karena itu melalui UU No. 24/1951 pemerintah menasionalisasi bank swasta Belanda tersebut dengan memberikan ganti rugi lewat pembelian saham dan sertifikat De Javasche Bank senilai + Rp. 8,95 juta.

      Diadakannya Konferensi Ekonomi dengan hasil :

      Dibentuk Badan Pengawas Ekonomi

      Dibentuk Badan Perencana Ekonomi

      Program Produksi Lima Tahun oleh IJ Kasimo Sistem Ekonomi Terpimpin

      Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu “Deklarasi Ekonomi“ atau “Dekon”, beserta 14 Peraturan pokoknya.

      Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

      Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Dekon. Di dalam prakteknya kesulitan-kesulitan ekonomi bertambah menyolok. Pada tahun 1961-1962 harga-harga pada umumnya naik menjadi 40 %. Struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme (perekonomian diatur atau dipegang oleh negara). Ekonomi Terpimpin ala Dekon lebih bersifat ekonomi peraturan yang menjurus menjadi ekonomi–anarchi.

      Kondisi politis, yaitu konfrontasi dengan negara-negara Barat dan Malaysia, melibatkan Indonesia ke dalam situasi perang yang mempercepat proses kemerosotan ekonomi. Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600 %.

      Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah :

E  Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.

E  Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.

Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena :

1. Mewarisi sistem ekonomi Jepang
2. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali
3. Kas negara kosong
4. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.
5. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.
2. Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.
3. Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.
4. Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :

1. Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
2. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
3. Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.
4. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.
5. Konsep Ketahanan ekonomi.